News(Telusur) | Politik Liar Urang Sunda KABAR BERITA

Berita terbaru hari ini mengabarkan tentang News(Telusur) | Politik Liar Urang Sunda.


Garut: “Kabeh partai mah, sarua wae!“ (Semua partai sama saja), ucap Pak Jajang sambil menyeruput kopi hitamnya di warung tenda sebelah timur Alun-Alun Kota Garut, Jawa Barat, Jumat, 17 November 2017.

 

Sore itu, langit mulai meredup, gerimis merintik. Di atas meja, gelas kopi yang kedua sudah hampir habis. Pria paruh baya itu masih betah menunggu penumpang sedari pagi.

 

“Belum dapat penumpang, kacau,” keluh Pak Jajang sembari menepok jidatnya.

 

Ditemani rintik hujan, obrolan Metrotvnews.com bersama Pak Jajang dan dua temannya, Aang dan Mulyana, semakin panjang. Apalagi Pak Jajang senang bercerita, terlebih soal politik. Mulutnya baru berhenti bicara jika disela. Sementara Aang dan Mulyana lebih banyak diam.

 

Sudah belasan tahun Pak Jajang menjadi tukang becak. Penghasilannya tak menentu. Cukup untuk mengganjal perut. Tapi, kadang, Pak Jajang harus berutang ke warung jika sepi penumpang.

 

 “Garut sudah bolak-balik berganti pemimpin, saya masih tetap menjadi tukang becak, masih hidup susah,” ucapnya sembari menunjuk ke arah becaknya yang basah terguyur hujan.


Pak Jajang. MTVN/Wanda

 

Yang menarik, pria berkumis itu tidak antipati terhadap politik. Terlebih saat ini Jawa Barat sedang dalam perjalanan menuju perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 2018.

 

Dia mengaku tak mau tertipu lagi. Bersama komunitas pembecak di Garut, Pak Jajang akan memilih pemimpin yang serius memberikan bantuan bagi orang miskin. Tak peduli ideologi partai, nasionalis maupun islamis.

 

“Kita pilih yang ngasih keuntungan buat kita,” tegas Pak Jajang. “Betul itu, betul!” sergap Aang dan Mulyana menimpali.

 

Di mata Pak Jajang, kebanyakan masyarakat Garut tidak terlalu fanatik terhadap satu ideologi politik, termasuk partai politiknya. Karenanya, tak ada satu partai politik yang mendominasi wilayah Garut.

Peta politiknya pun sangat luwes. Hasil pemilu legislatif, kerap tak berbanding lurus dengan hasil pemilihan kepala daerah. Bila partai A menang dan memiliki kursi terbanyak di parlemen, belum tentu calon kepala daerah yang didukung partai A bisa menang dalam perhelatan pilkada.

 

“Di sini banyak partai, tapi enggak ada satu partai politik yang benar-benar punya pengruh besar,” ucap Jajang.

 
Berbeda dengan Jajang. Lilis, pedagang tahu balut yang juga berdagang di Alun-Alun Garut, sudah memiliki jagoan yang akan dipilihnya pada pilgub Jabar mendatang. Alasannya, sang calon sudah terbukti memiliki kinerja yang bagus.
 
Lilis mengenal calon pilihannya ini dari televisi dan media sosial. Ya. Boleh dibilang pedagang tahu balut itu adalah pengguna aktif media sosial.
 
“Saya pilih yang pasti-pasti saja, yang sudah terbukti kerjanya. Apalagi dia kan sering masuk televisi, semua orang tahu track record-nya,” ujar Lilis terkekeh.
 

Sulit ditebak

 

BANYAK literatur yang mengkaji relasi antara Sunda dan Islam. Masuknya Islam ke Tanah Pasundan diduga turut mengonstruksi budaya masyarakat Sunda.

 

Sedikit banyak, perpaduan Sunda dan Islam selaras membentuk budaya politik. Jika dinalar, maka, simbol Sunda dengan Islam tentu merefleksikan perilaku politik orang Sunda dalam menghadapi setiap momentum politik.

 

Seorang aktivis PDI Perjuangan tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) di Kabupaten Garut, Ivan, mengakui, preferensi pemilih masyarakat Garut, dan masyarakat Sunda pada umumnya, sulit ditebak.

 

Ivan mencontohkan fenomena Pilpres 2004 – Pemilu pertama yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Banyak pihak berpendapat, pasangan Hamzah Haz – Agum Gumelar akan memenangkan suara di Jawa Barat.

 

Alasannya, Agum adalah orang Sunda. Agum pun berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), parpol berbasis Islam. Tapi, rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkata lain. Hamzah-Agum hanya meraup 3,37 persen dari akumulasi suara keseluruhan di Jawa Barat.

 

“Jabar sulit ditebak, apalagi Garut. Orang-orang di sini cair,” ujar Ivan.

 

Khusus PDI Perjuangan sendiri, Ivan mengklaim, di Garut simpatisannya sangat solid. Namun, sekali lagi, itu bukan menjadi jaminan. “Kalau Partai memutuskan pemenangan untuk calon A, belum tentu semua anggota memiliki suara yang sama,” ungkap dia.



 

Peran Kiai

 

PENELUSURAN identitas politik urang Sunda membawa kami ke Pondok Pesantren Nurul Firdaus di Dusun Panoongan, Panumbangan, Ciamis. Berjarak 75,6 kilometer dari pusat Kota Garut.

 

Di sana kami menemui Pimpinan Umum Ponpes Haji Gumilar. Gumilar juga menjadi anggota Forum Pondok Pesantren (FPP) Ciamis.

 

FPP Ciamis sendiri merupakan organisasi penggagas aksi bela Al Quran yang dikenal dengan Aksi 212 di Monas.

 
Gumilar mengakui, Kedudukan kiai memainkan peranan penting dalam kontalasi politik di Ciamis, termasuk kabupaten tetangga, Tasikmalaya. Tak jarang, banyak pejabat yang hendak mencalonkan diri selalu datang bersilaturahmi meminta dukungan.
 
“Kiai menentukan sekali. Jika Kyai mengatakan A, maka seluruh umat mengikuti,” jelas Gumilar.


Pondok Pesantren Nurul Firdaus, Ciamis. MTVN/Wanda

 

Kuatnya peran kiai di Ciamis dan Tasik, tidak menjamin dua kawasan itu dikuasai parpol berideologi politik Islam. Bahkan, kata Gumilar, tak jarang pula kiai dan pondok pesantren yang terafiliasi langsung dengan partai politik.

 

“Terkadang, anaknya kiai menjadi pengurus partai di suatu daerah. Ada kiai yang menjadi simpatisan parpol tertentu. Bukan hanya parpol Islam, justru banyak yang ke parpol nasionalis,” terang dia.

 

Kendati demikian, perbedaan pandangan politik di masyarakat Sunda tidak sampai menciderai kehidupan demokrasi. Masyarakat Sunda cenderung toleran, menghargai setiap perbedaan.

 

“Tak ada gesekan. Semua cair. Karena esensi kehadiran kyai untuk menyejukkan suasana. Untuk urusan politik semua orang boleh berbeda, tapi untuk urusan agama, semua harus sama,” pungkas Gumilar.

 
(COK)

Kabar hari ini disadur berdasarkan sumber informasi tentang News(Telusur) | Politik Liar Urang Sunda.