Rohingya dan Tanggung Jawab Kemanusiaan Kita BERITA AKTUAL

Berita terkini hari ini menginformasikan bahwa Rohingya dan Tanggung Jawab Kemanusiaan Kita.

Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi PKS DPR RI

ROHINGYA

adalah tragedi kemanusiaan paling memilukan yang terjadi di hadapan kita. Begitu pernyataan saya ketika diminta tanggapan oleh sejumlah wartawan soal isu ini di sela-sela Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Nusa Dua Bali pada 7-8 September lalu.

Bagaimana tidak, kita menyaksikan viral media sosial terkait warga Rohingya dibunuh, disiksa, dibakar, bahkan sebagian mereka adalah perempuan, ibu-ibu, dan anak-anak yang tidak berdosa.

Derita Rohingya etnis yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kelompok etnis paling teraniaya dan menderita di dunia seakan tak ada habis-habisnya. Tragedi hari ini adalah rangkaian panjang dari tragedi bertahun-tahun sebelumnya.

Tentu masih segar dalam ingatan peristiwa 2015 silam ketika sekitar 700 pengungsi Rohingya terdampar di Perairan Aceh serta sekitar 2.000 lainnya di pantai barat Malaysia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Hal ini tentu mengetuk pintu nurani kemanusiaan kita.
 
Akar Masalah Rohingya

Problem etnis Rohingya harus dilihat secara komprehensif. Etnis Rohingya sejatinya pernah menikmati kehidupan yang layak sebagai warga negara Myanmar (ketika itu Burma) dalam periode era demokrasi tahun 1948-1962.

Akar masalah etnis Rohingya bermula seiring dengan berkuasanya pemerintahan junta militer Myanmar sejak tahun 1962. Melalui UU Keimigrasian tahun 1974, Pemerintah Myanmar tidak memberikan registrasi kependudukan kepada etnis Rohingya. Mereka justru diberikan Sertifikat Terdaftar Orang Asing (Foreign Registration Cards).

Kebijakan tersebut menjadi dasar dalam UU Kewarganegaraan tahun 1982 dengan tidak memasukkan etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Sejak itu, etnis Rohingya resmi dikategorikan sebagai kelompok stateless (tanpa kewarganegaraan). Dengan status tersebut, penindasan terhadap etnis Rohingya oleh rezim junta militer seolah mendapatkan legitimasi.

Jika mengacu pada kronologis tersebut, jelas bahwa selama ini etnis Rohingya mengalami kekerasan kemanusiaan yang bersifat struktural dan sistematis. Bahkan terindikasi kuat mengarah pada terjadinya genosida atau pemusnahan sistematis yang disengaja.

Dari sudut pandang ini, maka problem etnis Rohingya tidak lagi menjadi sekadar isu domestik Myanmar, melainkan telah menjadi isu regional ASEAN dan isu internasional secara umum.
 
Landasan untuk Bersikap

Langkah dan kebijakan Indonesia sangat dinantikan untuk turut serta mencari solusi terbaik bagi problem Rohingya ini. Setidaknya ada tiga landasan bagi Indonesia untuk bersikap proaktif.

Pertama, partisipasi aktif Indonesia dalam isu-isu luar negeri bukanlah semata karena didorong oleh perlunya respons terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi.

Lebih dari itu, Pembukaan UUD 1945 alinea keempat mengamatkan pemerintah Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan kemerdekaan kita.

Berita hari ini yang mengejutkan seperti disampaikan berita terbaru tentang Rohingya dan Tanggung Jawab Kemanusiaan Kita.